TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN PROSES PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi dan menyimpulkan hubungan hukum yang timbul antara pelaku usaha yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan jasa yang diberikan oleh notaris dikaitkan dengan proses pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), (2) mengevaluasi dan menyimpulkan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan proses pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap sumber hukum tertulis (law in books) dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier degan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Kemudian bahan hukum yang diperoleh disajikan secara kualitatif dalam bentuk deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelayanan pengurusan perizinan berusaha terkait akta pendirian perusahaan merupakan bentuk pelayanan tambahan atau fasilitas yang diberikan oleh Notaris kepada kliennya karena pada dasarnya pengurusan perizinan bukan merupakan kewenangan Notaris. Oleh karena itu, Notaris dalam memberikan jasa kepada pelaku usaha didasarkan dengan adanya surat pemberian kuasa terlebih dahulu oleh pelaku usaha kepada notaris. Dengan adanya pemberian kuasa oleh pelaku usaha kepada notaris, secara jelas melahirkan hubungan hukum dengan mana notaris bertindak mewakili segala kepentingan hukum pelaku usaha, memberikan kewenangan dan tanggung jawab serta melahirkan hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak. (2) Notaris yang melakukan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS, dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pemberi kuasa dan penerima kuasa. Adapun tanggung jawab yang timbul ialah tanggung jawab perdata dan tanggung jawab moral yang berkaitan dengan kode etik notaris.