TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN TRAINING CENTER DAN HOTEL UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHAP I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pembuatan Kontrak Pembangunan Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddin Tahap I dan Untuk Mengetahui Penyusunan Substansi Kontrak Pembangunan Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddin Tahap I.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan objek penelitian ini.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1)Prosedur Pembuatan kontrak pekerjaan konstruksi Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddin Tahap I terdapat dalam serangakaian proses pengadaan pekerjaan konstruksi Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddin Tahap I. Pihak pemerintah sebagai pengguna pekerjaan membuka penawaran melalui proses tender dan penentuan penyedia pekerjaan berdasarkan kesesuaian kualifikasi yang telah ditetapkan sepihak oleh pihak pemerintah. Dasar hukum pembuatan kontrak pekerjaan konstruksi Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddin Tahap I yaitu Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 15849/UN4.1/UM.15/2017. Dalam prosedur pembuatan kontrak Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddin, asas kesetaraan dan asas kebebasan berkontrak yang dimaksud dalam undang-undang jasa konstruksi maupun KUH Perdata tidak dapat dijadikan pijakan atau landasan dalam pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang salah satu pihaknya adalah pemerintah. 2)Penyusunan substansi kontrak pembangunan Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddin Tahap I memiliki karakter khusus yaitu penawaran penyedia pekerjaan terbatas pada penawaran mengenai harga dan teknis saja. Kontrak ini merupakan kontrak publik yang memiliki karakteristik Subjektif maupun Objektif. Karakteristik subjektif dari kontrak ini adalah salah satu pihaknya adalah pemerintah yang bertindak atas nama jabatannya dan berdasarkan kewenangan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Karakteristik objektif yaitu kontrak ini dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.