PENEGAKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: Pertama, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi pamong praja terkait Peraturan Daerah pasal 42 tentang tertib sosial di kabupaten
Toraja Utara dan Prosedur Penindakan non Yustisial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Toraja Utara”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik di Kabupaten Toraja Utara dengan populasi Satuan Polisi Pamong Praja, dan Usaha sejenis. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa
Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara desktiftif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Satuan Polisi Pamong
Praja dalam melakukan pengawasan tidak diberikan SK yang seharusnya menjadi tata kerja dan dasar hukum dalam mengawasi, dan pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan langsung dengan melakukan patrol dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum. (2) Surat pernyataan telah diberikan ke beberapa orang pelanggar namun belum
pernah diberikan kepada badan yang melanggar, dan penindakan yang dilakukan belum sesuai prosedur yang terlampir pada Lampiran Peraturan Menteri dalam negeri Indonesia.dan dengan ini Peneliti memberikan Saran yaitu : (1) Kepada Bupati Toraja Utara agar menerbitkan SK sebagai dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. (2) Kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih Mengoptimalkan Pengawasan yang dilakukan agar tidak terus terjadi
pelanggaran yang sama dan lebih memperhatian Standar Operasional dalam Penindakan Non Yustisial.