Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum lingkungan yang dilanggar oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras, dan menganalisis efektifitas penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kasus (case approach), jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, penelusuran
literatur dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ketentuan hukum lingkungan yang diduga kuat dilanggar oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat adalah Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat limbah cair operasi pabrik pengolahan kelapa sawit yang mencemari dan menurunkan kualitas air masyarakat, karena hingga selesainya tesis ini ditulis, penulis belum mendapatkan laporan pemantauan hasil kelola Ph, TSS, BOD, COD, NH3 melalui analisis laboratorium, dalam hal ini laboratorium Universitas Papua, sehingga baku mutu air yang tercemar belum dapat dibuktikan berdasarkan dokumen. (2) Penegakan hukum lingkungan terhadap PT. Medcopapua
Hijau Selaras (PT. MPHS) tidak efektif, hal ini dapat ditunjukkan melalui perilaku penegak hukum yang tidak wajar terhadap penanganan sebuah kasus. PT. MPHS yang mencemari lingkungan melalui limbah operasionalnya sehingga menyebabkan menurunnya kualitas air yang sehari-hari dikonsumsi oleh mesyarakat. Terlebih lagi tidak adanya gugatan perdata baik dari pemerintah, masyarakat dan organisasi lingkungan dan tidak adanya langkah hukum yang pasti terhadap kasus dugaan pencemaran limbah dari PT. MPHS. Padahal PT. MPHS telah tiga kali dijatuhi sanksi
administrasi dan telah layak diproses pidana ataupun pencabutan izin.