Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Yang Menjadi Aset Pemerintah Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 hal. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah Kota Makassar. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah di kota Makassar.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanahan Kota Makassar, Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kota Makassar, dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dengan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data baik secara langsung ataupun website.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksanaan Sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah Kota Makassar telah dilakukan oleh Dinas Pertanahan bersama Kementria Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional terkait sesuai dengan mekanisme didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah namun belum optimal, dikarenakan masih banyak aset pemerintah Kota Makassar yang belum bersertifikat. (ii) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Sertifikasi tanah yang menjadi aset pemerintah Kota Makassar ada dua faktor yaitu Faktor Hukum karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait peruntukan dan pemanfaatan ruang bawah tanah dan Faktor Masyakat karena kurangnya kesadaran dalam memasang patokan batas tanah dan kurang lengkapnya berkas dari pemohon, serta terbatasnya biaya dalam melakukan sertifikasi tanah.