KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BACAN TENGAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ABSTRAKSI
ABDURRAHMAN Nomor Induk E 121 08 529, Program Studi Kerja Sama Ilmu
Pemerintahan, Konsentrasi Ilmu Pemerintahan Daerah, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul
“ Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Bacan Tengah
Kabupaten Halmahera Selatan” dibawah bimbingan Drs. H. A Gau Kadir, M.A dan A.
Lukman Irwan, S.Ip, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi
kebijakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan di wilayah Kecamatan Bacan Tengah.
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kulitatif, dengan
dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, yaitu
pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan, dokumen dan hasil-hasil penelitian
serta melalui lembaga-lembaga terkait dengan masalah yang diteliti dan mengadakan
pengamatan langsung objek yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara dimana
peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan yang dianggap memiliki
kualitas dan kemampuan dalam menyikapi masalah ini. Adapun yang menjadi populasi
dalam penelitian ini yaitu, aparat birokrasi Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan yang
mempunyai keterkaitan dengan masalah pelayanan kesehatan masyarakat dan penerima
pelayanan kesehatan yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Bacan, dengan teknik penarikan
sample ditentukan secara Purposive Sampling, kemudian hasil data akan diolah dan dianalisis
secara kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah
dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan tertuang dalam
Peraturan Daerah No 06 tahun 3007 tetang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, yang
bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memproleh pelayanan kesehatan
yang bermutu dan menyeluruh kepada masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut menurut
beberapa pihak pengelola Sistem Jaminan kesehatan Daerah adalah baik, tetapi dalam
kenyaataannya terdapat beberapa kendala yang mengakibatan kebijakan tersebut berjalan
tidak sebagai mana mestinya. Faktor Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
pendukung pelayanan kesehatan, disposisi/ tingkah laku aparat pelayan kesehatan, dan juga
kurangnya kestabilan anggaran dalam mendukung kebijakan tersebut merupakan beberapa
kendala yang mengakibatkan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan sebagai mana
mestinya. Adapun kendala yang terjadi berada di wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota
kecamatan seperti desa Belang - belang, Kaputusan, Sumae, Indomut dan Awanggo