PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA MAKASSAR

WINARDI. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh
Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar. Dibimbing oleh
AR. Paembonan dan Hasselman.
PKL sering dipandang setengah hati oleh pemerintah karena
aktivitas usahanya dianggap sebagai penyakit kota (mengganggu
kebersihan, keindahan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas kota). Karena
itulah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Makassar
mengambil langkah penertiban untuk mengatasinya. Sudah sekian banyak
penertiban yang dilaksanakan Satpol PP, namun PKL tetap saja
melakukan aktivitasnya setelah penertiban tersebut, bahkan biasa juga
terjadi bentrokan fisik antara Satpol PP dengan PKL, karena para PKL
mengadakan perlawanan jika ditertibkan.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Peneliti ingin mengetahui
bagaimana pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP di Kota
Makassar. dan faktor-faktor yang mempengaruhi seringnya terjadi
bentrokan antara pertugas Satpol PP dengan PKL dalam penertiban PKL..
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
kualitatif dengan metode analisis. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu kepustakaan dan
arsip/dokumen. Data penelitian ini diperoleh dari teknik pengumpulan data
melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
analisis dengan metode interaktif yaitu menganalisis dengan memadukan
(cara interaktif) beberapa data..
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban
PKL yang dilakukan oleh Satpol PP masih kurang, karena kurang
tegasnya aparat dalam menindak PKL yang melanggar aturan, anggota
Satpol PP kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga
sering terjadi kesalahan prosedur di lapangan dan terkadang juga bersifat
diskriminasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi seringnya terjadi
bentrokan fisik antara Satpol PP Kota Makassar dengan PKL adalah
karena kurangnya sosialisasi Perda oleh Pemerintah Kota Makassar
kepada masyarakat; Kurangnya kesadaran PKL dalam penegakan hukum;
Kurangnya pemberdayaan masyarakat; Tingginya solidaritas sosial PKL.