TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG AKIBAT PANDEMI COVID-19

Metode penelitian, yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum primer terdiri dari BW, KUHD, UU Perlindungan Konsumen, UU Jasa Konstruksi, UU Penanggulangan Bencana, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Wabah, UU Kekarantinaan Kesehatan, PP No 20 tahun 2020, Keppres No 11 tahun 2020, dan Keppres No 12 tahun 2020, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, serta skripsi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan kajian pustaka yang kemudian disusun secara sistematis dan preskripsi untuk memberikan gambaran serta solusi atas permasalahan yang dikaji.
Hasil penelitian bahwa pandemi Covid-19 dapat diklaim sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif karena keterlambatan barang yang sampai kepada konsumen bukan karena kehendak dari pelaku usaha, kedua bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19 dapat dikesampingkan atas alasan keadaan memaksa, jika pelaku usaha dapat membuktikannya, dan untuk memenuhi unsur keadilan dapat dilakukan pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan.