Implementasi Kolaborasi Multi-Stakeholder Dalam Penanggulangan Tuberculosis Di Kabupaten Poso

ABSTRAK NOLFIANTO YODU, IMPLEMENTASI KOLABORASI MULTI-STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN POSO. (dibimbing oleh Muhammad Alwy Arifin dan Muhammad Yusran Amir) Latar belakang. Indonesia menargetkan eliminasi tuberkulosis (TB) pada tahun 2030, namun capaian program di daerah dipengaruhi oleh kompleksitas tata kelola dan kebutuhan kolaborasi lintas sektor. Penanggulangan TB di Kabupaten Poso menuntut kerja bersama multi-aktor (pentahelix) agar proses penemuan kasus, pengobatan, dan dukungan sosial berjalan terintegrasi. Tujuan. Menganalisis implementasi kolaborasi multi-stakeholder dalam penanggulangan TB di Kabupaten Poso menggunakan kerangka Collaborative Governance Regime (CGR) yang menekankan dinamika kolaborasi (principled engagement, shared motivation, capacity for joint action), tindakan kolaborasi, serta dampak atau adaptasi. Metode. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan yang dipilih secara purposive dari aktor-aktor kunci pentahelix (pemerintah kesehatan dan lintas perangkat daerah, fasilitas layanan, sektor swasta, akademisi, media, dan komunitas atau kader) serta telaah dokumen, kemudian dianalisis secara tematik berdasarkan dimensi CGR dengan bantuan perangkat lunak NVivo 15. Hasil. Kolaborasi multi-stakeholder telah dibentuk secara formal melalui Keputusan Bupati Poso Nomor 100.3.3.2/0441/2025 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Poso. Aktor pemerintah, yakni Dinas Kesehatan dan Puskesmas, masih menjadi aktor utama penanganan tuberkulosis; pelibatan aktor pentahelix lainnya telah terjadi meski intensitas peran belum seimbang dan beban kerja terbesar tetap bertumpu pada kader serta layanan dasar. Pada dimensi dinamika kolaborasi, penggerakan prinsip-prinsip bersama masih didominasi pola satu arah (top-down), motivasi bersama relatif kuat di sektor kesehatan namun terbatas pada aktor non-kesehatan, dan kapasitas tindakan bersama terkendala keterbatasan tenaga puskesmas serta dukungan operasional bagi kader. Tindakan kolaborasi telah mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, tetapi masih berjalan paralel sebagai respons sektoral dan belum menjadi rangkaian kerja terintegrasi. Dari sisi dampak, kolaborasi berkontribusi pada capaian program daerah, tercermin dari angka penemuan kasus tahun 2024 sebesar 126,3% dan capaian strategi nasional 90-80-90 pada indikator pengobatan (treatment) sebesar 85%. Kesimpulan. Kolaborasi multi-stakeholder telah berkontribusi terhadap penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Poso, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan peran aktor non-kesehatan dan kapasitas kolaboratif.