EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PASCA PENGHAPUSAN MANDATORY SPENDING DALAM UU KESEHATAN N0.17 TAHUN 2023 DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

ANANDA NADYA NURUL AMIN. EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PASCA PENGHAPUSAN MANDATORY SPENDING DALAM UU KESEHATAN NO. 17 TAHUN 2023 DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR. (dibimbing oleh Darmawansyah dan Balqis Nazaruddin) Latar Belakang. Penghapusan kebijakan mandatory spending kesehatan menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pendanaan program prioritas, termasuk program Tuberkulosis (TB) di tingkat daerah. Tujuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penghapusan mandatory spending terhadap komponen input, proses, dan output program TB di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari organisasi perangkat daerah, fasilitas kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat, serta telaah dokumen perencanaan dan penganggaran. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan mandatory spending tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program TB. Pada aspek input, alokasi anggaran program relatif terjaga dan disusun berdasarkan kebutuhan program melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, sementara ketersediaan sumber daya manusia serta sarana prasarana tetap mendukung keberlangsungan layanan. Pada aspek proses, kegiatan program tetap berjalan sesuai perencanaan dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi mekanisme pelaksanaan. Pada aspek output, capaian program secara umum tetap terpelihara sesuai indikator kinerja yang ditetapkan. Kesimpulan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan mandatory spending tidak mengganggu keberlanjutan program TB karena sistem perencanaan dan penganggaran daerah telah berorientasi pada kebutuhan dan kinerja program. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif berbasis kerangka input–proses–output dalam menjelaskan respons adaptif pemerintah daerah terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.