DABEN, MARSLENI CAEZARIA (2026) KETIKA HAK BERUBAH MENJADI TARGET: TRANSISI TATA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT DI BANTAENG = WHEN RIGHTS BECOME TARGETS: THE TRANSITION IN SOCIAL FORESTRY GOVERNANCE AND ITS IMPACT ON COMMUNITIES IN BANTAENG. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
M012251025-9Ls83CYZVIOKWkU6-20261006105336.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (9MB)
Abstract (Abstrak)
Program Perhutanan Sosial di Indonesia dirancang untuk menyelesaikan konflik tenurial dan memberdayakan masyarakat yang bergantung pada hutan. Namun, pergeseran kebijakan akhir-akhir ini lebih menekankan pada hasil kewirausahaan daripada pengakuan hak, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah transisi semacam itu memperkuat atau justru melemahkan kelembagaan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, menggabungkan kerangka Ekologi Politik dan Penelusuran Transisi Tata Kelola (Governance Transition Tracing—GTT). Data dikumpulkan melalui 23 wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen di dua desa (Labbo dan Pattaneteang) di Bantaeng, Sulawesi Selatan,lokasi proyek percontohan Hutan Desa pertama di Indonesia,yang dilaksanakan dari Maret hingga Juni 2026. Temuan mengungkap empat fase transisi tata kelola: (1) resolusi konflik berbasis hak (2009–2010), di mana masyarakat beralih dari status penggarap ilegal menjadi pemegang hak legal melalui kesepakatan agroforestri; (2) desain kelembagaan (2010), di mana hak pengelolaan diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atas dasar kemudahan administratif, bukan kesiapan partisipatif; (3) konflik politik dan disfungsi kelembagaan (2016–sekarang), di mana BUMDes menjadi instrumen konsolidasi elit, kehilangan memori kelembagaan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan; dan (4) kemunduran dan kembalinya ketergantungan pada tengkulak (saat ini), di mana usaha kolektif runtuh dan petani kembali menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul tradisional (tengkulak) yang menguasai rantai nilai. Kegagalan perhutanan sosial di Bantaeng tidak bersumber dari konsep kewirausahaan itu sendiri, melainkan dari desain kelembagaan yang cacat yang mengikat pengelolaan hutan pada struktur politik desa. Penguatan kelembagaan masyarakat yang otonom dan stabil merupakan prasyarat bagi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami bagaimana transisi tata kelola dapat menghasilkan involusi daripada transformasi ketika desain kelembagaan mengabaikan dinamika kekuasaan lokal.
| Item Type: | Thesis (Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perhutanan Sosial; Transisi Tata Kelola; Hutan Desa; BUMDes; Kegagalan Kelembagaan; Ekologi Politik; Indonesia |
| Subjects: | S Agriculture > SD Forestry |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Kehutanan > Kehutanan |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 10 Nov 2026 01:08 |
| Last Modified: | 10 Nov 2026 01:08 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61685 |
