ALFAUZAN, MUH. FAIZ IRHAM (2026) ANALISIS NORMATIF KEKOSONGAN KEKUASAAN DALAM MASA TRANSISI PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN = NORMATIVE ANALYSIS OF THE POWER VACUUM DURING THE PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTION TRANSITION PERIOD. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B012241045-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
Latar belakang: Keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum memerlukan kejelasan norma yang mengatur mekanisme suksesi kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya berhenti pada penetapan hasil pemilu, tetapi juga pelantikan sebagai legitimasi konstitusional. Namun dalam praktik, terdapat potensi Presiden dan/atau Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, sementara pengaturannya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum diatur secara jelas. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan dengan keadaan yang seharusnya menurut hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan kekuasaan dan ketidakpastian hukum.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pengaturan hukum mengenai mekanisme penggantian Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang berhalangan tetap sebelum pelantikan dan implikasi hukumnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas ketatanegaraan Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan preskripsi terhadap permasalahan penelitian Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai mekanisme penggantian Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang berhalangan tetap sebelum pelantikan belum diatur secara tegas dan komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 8 UUD 1945 dan Pasal 427 ayat (4) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum sepenuhnya mengantisipasi kemungkinan tersebut. Kondisi ini berimplikasi pada potensi terjadinya kekosongan kekuasaan, ketidakpastian hukum, serta risiko krisis konstitusional dalam masa transisi pemerintahan.Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas mekanisme penggantian Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang berhalangan tetap sebelum pelantikan, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan kekuasaan dan ketidakpastian hukum dalam masa transisi pemerintahan.
| Item Type: | Thesis (Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | suksesi kepresidenan,kekosongan hukum,masa transisi, konstitusi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 07:29 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 07:29 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61627 |
