BATASAN PENGHITUNGAN USIA MINIMUM CALON KEPALA DAERAH = LIMITATIONS FOR CALCULATION OF THE MINIMUM AGE OF REGIONAL HEAD CANDIDATES


ASWAR, ASRUL (2026) BATASAN PENGHITUNGAN USIA MINIMUM CALON KEPALA DAERAH = LIMITATIONS FOR CALCULATION OF THE MINIMUM AGE OF REGIONAL HEAD CANDIDATES. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B012241034-fullll.pdf] Text
B012241034-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (871kB)

Abstract (Abstrak)

ASRUL ASWAR (B012241034). Batasan Penghitungan Usia Minimum Calon Kepala Daerah. Dibimbing oleh Naswar. Latar belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika kepastian hukum dalam pengaturan dan penerapan batas usia calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketentuan batas usia minimum 30 tahun untuk calon Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati/Walikota menimbulkan persoalan mendasar karena tidak disertai penegasan mengenai kapan syarat usia tersebut harus dipenuhi, apakah pada saat pendaftaran, verifikasi, penetapan pasangan calon, atau pelantikan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan penetapan batas usia minimum 25 tahun untuk bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dan 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur serta menganalisis kapan seharusnya dimulai perhitungan batas usia calon kepala daerah. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan kajian akademik yang relevan. Hasil: Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, dasar pertimbangan penetapan batas usia minimum 25 tahun untuk bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dan 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur bertumpu pada tiga lapisan argumentasi yakni filosofis, konstitusional, dan ilmiah-empiris. Namun naskah akademik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menyajikan justifikasi ilmiah yang memadai atas pilihan angka tersebut. Kedua, Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengandung kekosongan norma yang serius karena tidak menetapkan secara eksplisit titik waktu perhitungan usia, yang bertentangan dengan prinsip lex certa dan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kesimpulan: Diperlukan rekonstruksi normatif terhadap pengaturan batas usia calon kepala daerah melalui amandemen Undang-Undang Pilkada yang secara eksplisit menetapkan tijdstip perhitungan usia pada saat penetapan pasangan calon.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Batas Usia; Penghitungan; Usia Minimum; Calon Kepala Daerah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 10 Nov 2026 00:33
Last Modified: 10 Nov 2026 00:33
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61622

Actions (login required)

View Item
View Item