KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA = THE AUTHORITY OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN PROSECUTING CORRUPTION CRIMES AFTER THE ENACTMENT OF THE STATE-OWNED ENTERPRISES LAW


LAGALUNG, MUSLIMIN (2026) KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA = THE AUTHORITY OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN PROSECUTING CORRUPTION CRIMES AFTER THE ENACTMENT OF THE STATE-OWNED ENTERPRISES LAW. Disertasi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B012232087-fullll.pdf] Text
B012232087-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

MUSLIMIN LAGALUNG (B012232087). Kewenangan Penuntutan Oleh Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Dibimbing oleh Syarif Saddam Rivanie. Latar Belakang: Pasca berlakunya Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Kejaksaan menghadapi tantangan signifikan dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara. Pasal 4B dan Pasal 9G Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara berpotensi menciptakan celah hukum yang mempersulit pembuktian unsur kerugian negara dan status penyelenggara negara, yang merupakan elemen esensial dalam tindak pidana korupsi. Tujuan: menganalisis implikasi yuridis Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan kewenangan penuntutan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi. Metode: Tipe penelitiannya normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustaakaan dan wawancara sebagai pendukung. Hasil: (1) sekalipun paradigma keuangan Badan Usaha Milik Negara telah terpisah dengan keuangan negara berdasarkan Pasal 4B Undang-Undang No. 1 Tahun 2025, namun kejaksaan masih dapat melakukan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara yang terjadi di BUMN. (2) Pada tahap penyidikan, kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan bersifat aktif yang sejak awal telah hadir melalui penelitian berkas, sampai persiapan rumusan dakwaan. Pada tahap penuntutan kewenangan kejaksaan bersifat integratif-rekonstruktif, yaitu mengintegrasikan hukum korporasi Badan Usaha Milik Negara, hukum keuangan negara, hukum audit negara, dan hukum tindak pidana korupsi ke dalam satu bangunan argumentasi penuntutan. Kesimpulan: Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan jika diketahui bahwa direksi Badan Usaha Milik Negara terindikasi melanggar Pasal 9F Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara, Kewenangan Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi.

Item Type: Thesis (Disertasi)
Uncontrolled Keywords: Badan Usaha Milik Negara, Kewenangan Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 09 Nov 2026 06:58
Last Modified: 09 Nov 2026 06:58
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61616

Actions (login required)

View Item
View Item