EKSISTENSI LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA = THE EXISTENCE OF PRETRIAL INSTITUTION AS AN EFFORT TO PROTECT HUMAN RIGHTS IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA


PUTRA, HIKA DERIYANSI ASRIL (2026) EKSISTENSI LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA = THE EXISTENCE OF PRETRIAL INSTITUTION AS AN EFFORT TO PROTECT HUMAN RIGHTS IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B012222059-fulll.pdf] Text
B012222059-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Latar Belakang: Lembaga praperadilan di Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan karena pelaksanaan putusan yang bersifat condemnatoir masih lemah dan praktik penegakan hukumnya masih didominasi oleh pendekatan legal formalistik, sehingga menimbulkan kekaburan norma dan berdampak pada belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem penegakan hukum pidana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi pengaturan ideal pelaksanaan eksekusi putusan praperadilan yang bersifat condemnatoir ataupun declaratoir serta memformulasikan upaya perlindungan hak asasi manusia yang efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode: Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan mengenai eksekusi putusan praperadilan yang bersifat condemnatoir ataupun declaratoir dalam sistem hukum acara pidana Indonesia masih belum dirumuskan secara tegas, baik terkait mekanisme pelaksanaan, pihak yang wajib melaksanakan, maupun konsekuensi hukum apabila putusan tersebut diabaikan, sehingga kondisi ini berimplikasi pada lemahnya daya eksekutorial putusan praperadilan dan tidak tercapainya kepastian hukum secara efektif, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel; (2) Perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme praperadilan juga belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada persoalan struktural dalam praktik peradilan, kekaburan norma yang menimbulkan multitafsir, serta dominasi pendekatan legal formalistik yang lebih menekankan aspek prosedural daripada keadilan substantif, sehingga fungsi praperadilan sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia secara nyata. Kesimpulan: Pelaksanaan putusan praperadilan memerlukan reformulasi regulasi yang tegas dan mengikat disertai mekanisme pengawasan ketat demi tegaknya kepastian hukum. Selain itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan pembentukan lembaga independen terspesialisasi guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia yang substantif.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Praperadilan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 10 Nov 2026 05:46
Last Modified: 10 Nov 2026 05:46
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61563

Actions (login required)

View Item
View Item