DJEMMA, ANDI AHMAD NADHIF BAU (2026) ANALISIS YURIDIS CONCURSUS REALIS PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN PENGANGKUTAN SATWA DILINDUNGI TANPA SERTIFIKAT KARANTINA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2780/PID.B/LH/2022/PN Sby) = Juridical Analysis of Concursus Realis in the Criminal Offenses of Trading and Transporting Protected Wildlife Without a Quarantine Certificate: A Case Study of Decision Number 2780/Pid.B/LH/2022/PN Sby. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011221387-fullllll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (12MB)
Abstract (Abstrak)
Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, pengangkutan satwa tanpa dilengkapi sertifikat karantina juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam praktik penegakan hukum, kedua perbuatan tersebut sering terjadi dalam satu rangkaian peristiwa, namun tidak selalu dianalisis sebagai lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Tujuan: Mengkualifikasikan perbuatan memperniagakan satwa dilindungi dan pengangkutan satwa tanpa sertifikat karantina dalam perspektif hukum pidana serta menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Nomor 2780/Pid.B/LH/2022/PN Sby. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil: Penelitian ini menemukan bahwa perbuatan memperniagakan satwa dilindungi dan pengangkutan satwa tanpa sertifikat karantina merupakan dua tindak pidana yang berdiri sendiri dan termasuk dalam kategori delik formil. Dalam Putusan Nomor 2780/Pid.B/LH/2022/PN Sby, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memperniagakan satwa dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, rangkaian perbuatan tersebut juga menunjukkan adanya pengangkutan satwa tanpa sertifikat karantina yang berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.Kesimpulan: Secara yuridis, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai concursus realis karena terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan dalam satu rangkaian peristiwa. Oleh karena itu, penegak hukum diharapkan dapat menerapkan ketentuan hukum secara lebih komprehensif agar penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi dapat berjalan lebih efektif.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Concursus Realis; Karantina hewan; Satwa Dilindungi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 03:34 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 03:34 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61535 |
