FATIMAH, ZABINA MAULINA (2026) Analisis yuridis tindak pidana pencemaran nama baik oleh: silfester matutina (studi kasus putusan Nomor 287K/Pid/2019 / Nomor 100/PID.B/2018/PN.Jkt.Sel) = Juridical Analysis of the criminal act of defamation by : Silfester matutina (Case study decision Number 287K/Pid/2019 / Number 100/PID.B/2018PN.Jkt.Sel). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011221385-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (976kB)
Abstract (Abstrak)
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 dengan ketentuan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus ini berfokus pada perbuatan terdakwa Silfester Matutina yang diduga melakukan tindak pidana fitnah melalui pernyataan dalam orasi di muka umum yang ditujukan kepada Jusuf Kalla dan keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana, khususnya dalam hal pemenuhan unsur-unsur tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja”, “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”, serta “diketahui umum”, dan terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran atas tuduhan yang disampaikannya. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun demikian, dari sudut pandang penulis, putusan tersebut masih cenderung menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi, terutama terkait batas antara kritik terhadap pejabat publik dan pencemaran nama baik. Selain itu, pertimbangan hakim belum secara mendalam mengkaji perbedaan antara pernyataan fakta dan opini, serta motif dari perbuatan terdakwa.Dengan demikian, meskipun putusan telah memenuhi aspek kepastian hukum, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pencemaran nama baik, fitnah, pasal 311 KUHP, pertimbangan hakim, putusan mahkamah agung |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 03:07 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 03:07 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61533 |
