ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG MERKURI (Studi Putusan No. 12016 K/Pid.Sus/2025) = Juridical Analysis Criminal Offense of Distributing Cosmetics Containing Mercury (Study of Decision No. 204/Pid.Sus/2025/PN.Mks)


Devia, ADELIA INDONESIANA PUTRI (2026) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG MERKURI (Studi Putusan No. 12016 K/Pid.Sus/2025) = Juridical Analysis Criminal Offense of Distributing Cosmetics Containing Mercury (Study of Decision No. 204/Pid.Sus/2025/PN.Mks). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011221297-fullll.pdf] Text
B011221297-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (995kB)

Abstract (Abstrak)

ABSTRAK ADELIA INDONESIANA PUTRI DEVIA (B011221297) dengan judul ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK MENGANDUNG MERKURI(Studi Putusan No. 12016 K/PID.SUS/2025)” Di bawah bimbingan Amir Ilyas selaku pembimbing. Latar Belakang: Pada dasarnya pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik wajib , memastikan produknya aman, bermutu,dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri sesuai ketentuan hukum kesehatan dan perlindungan konsumen. Namun praktiknya, masih ditemukan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri dan membahayakan kesehatan masyarakat. Tujuan: untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana peredaran kosmetik yang mengandung merkuri serta mengetahui penerapan hukum pidana dalam Putusan No. 12016 K/PID.SUS/2025. Metode: Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara perspektif normatif. Hasil: ((1) kualifikasi tindak pidana peredaran kosmetik yang mengandung merkuri pada dasarnya di atur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 435 khususnya terkait peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mengandung bahan berbahaya.(2) penerapan hukum pidana yang dijatuhkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung sudah tepat dalam pembuktian unsur Pasal 435 UU Kesehatan, namun pidana 2 tahun dinilai belum cukup proporsional dengan tingkat bahaya perbuatan, terutama karena peredaran berlangsung lama, sudah ada teguran BPOM sebelumnya, dan distribusi produk cukup luas sehingga dampaknya berpotensi besar bagi kesehatan masyarakat. Kesimpulan: peraturan hukum mengenai pelanggaran penggunaan merkuri dalam kosmetik telah jelas, namun dalam praktiknya penerapan sanksi pidana masih perlu diperkuat agar lebih efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin kepastian hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: kosmetik, Merkuri, Tindak Pidana
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 09 Nov 2026 02:44
Last Modified: 09 Nov 2026 02:44
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61522

Actions (login required)

View Item
View Item