NUTTE, A. TENRI MUTHIA (2026) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Kredit Usaha Rakyat Fiktif (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.MKs) = A Legal Review of Corruption Offenses Involving Fictitious People’s Business Credit Schemes (Case Study: Judgment No. 23/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.MKs). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011221287-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK A.TENRI MUTHIA NUTTE (B011221293). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi dengan Modus Kredit Usaha Rakyat Fiktif (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks) Dibimbing oleh M. Said Karim sebagai Pembimbing. Latar belakang penelitian ini yakni, tindak pidana korupsi dengan modus Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif merupakan permasalahan yang serius karena menimbulkan kerugian keuangan negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis terkait dengan kualifikasi hukum terhadap perbuatan KUR fiktif, khususnya mengenai ketentuan peraturan perundang- undangan yang tepat untuk mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana korupsi dengan modus KUR fiktif yang menimbulkan kerugian keuangan negara menurut peraturan perundang- undangan serta mengkaji penerapan hukum pidana dalam Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2025/PNMks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang- undang dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tindak pidana korupsi dengan modus KUR fiktif yang menimbulkankerugian keuangan negara ditentukan dengan terpenuhinya unsur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi berdasarkan kedudukan hukum terdakwa. (2) Penerapan hukum pidana dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dengan modus KUR fiktif yang menimbulkan kerugian keuangan negara harus dilakukan secara cermat dan komprehensif guna mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan umum.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana Korupsi; Kredit Usaha Rakyat Fiktif; Kerugian Keuangan Negara |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 02:43 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 02:43 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61520 |
