PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DALAM PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN MEREK = LEGAL PROTECTION OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES (UMK) IN TRADEMARK REGISTRATION AND USE


AHMAD, ASTRID AULIA (2026) PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DALAM PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN MEREK = LEGAL PROTECTION OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES (UMK) IN TRADEMARK REGISTRATION AND USE. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011221243-fulll.pdf] Text
B011221243-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Latar Belakang: Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) masih menghadapi berbagai kendala dalam perlindungan merek, khususnya dalam proses pendaftaran dan sengketa merek. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan konsumen dan berpotensi merugikan pelaku usaha. Meskipun Indonesia menganut sistem first to file, mekanisme pendaftaran yang masih bersifat administratif serta belum jelasnya batasan kesamaan jenis barang dan/atau jasa menyebabkan kepastian hukum bagi pelaku UMK belum sepenuhnya terjamin.Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab DJKI dalam pendaftaran merek UMK serta mengkaji penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek. Metode: Penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dari wawancara di Kanwil Kementerian Hukum, DJKI Sulawesi Selatan dan pelaku usaha UMK. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab DJKI dalam pendaftaran merek oleh UMK dilakukan melalui pemeriksaan formal, masa pengumuman, dan pemeriksaan substantif. Namun, pemeriksaan masih bersifat administratif serta belum adanya parameter yang jelas mengenai batasan barang dan/atau jasa sejenis, serta minim pengawasan pasca pendaftaran, menyebabkan kepastian hukum bagi pelaku UMK belum sepenuhnya terjamin. (2) Penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian perkara merek UMK yang memiliki persamaan pada pokoknya, meskipun terdaftar dalam kelas berbeda, ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menjadi dasar pembatalan merek oleh DJKI, sehingga memberikan perlindungan bagi pelaku UMK. Kesimpulan: Tanggung jawab DJKI dalam pendaftaran merek UMK dilaksanakan melalui tahapan formal dan substantif, namun belum optimal karena belum dilakukan pengawasan pasca pendaftaran. Kepastian hukum dalam sengketa merek UMK ditempuh melalui Pengadilan Niaga, yang putusannya menjadi dasar bagi DJKI untuk melakukan pembatalan mere

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Usaha Mikro dan Kecil; Tanggung Jawab DJKI; Penyelesaian Sengketa; Kepastian Hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 09 Nov 2026 02:58
Last Modified: 09 Nov 2026 02:58
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61512

Actions (login required)

View Item
View Item