ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI SUDAN = INTERNATIONAL LEGAL ANALYSIS OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT IN SUDAN


SAPUTRA, ZAFI PASHA ANUGERAH (2026) ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI SUDAN = INTERNATIONAL LEGAL ANALYSIS OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT IN SUDAN. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011221230-fullll.pdf] Text
B011221230-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

ZAFI PASHA ANUGERAH SAPUTRA (B011221230). ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI SUDAN. Dibimbing oleh Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Konflik bersenjata non-internasional yang berkecamuk di Sudan sejak April 2023 telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang masif dan sistematis, termasuk pembunuhan massal, kekerasan seksual terorganisir, pembersihan etnis, dan penghancuran infrastruktur sipil. Ribuan warga sipil kehilangan nyawa sementara jutaan lainnya mengungsi, namun upaya penegakan hukum internasional masih menghadapi berbagai kendala struktural. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perang saudara terhadap masyarakat sipil Sudan serta mengevaluasi peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan paling serius yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Statuta Roma 1998 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan II 1977, sementara bahan hukum sekunder bersumber dari laporan-laporan resmi PBB, OHCHR, misi pencari fakta, serta jurnal dan buku hukum. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) konflik Sudan telah memenuhi ambang batas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dengan pola pelanggaran yang meluas dan sistematis, namun penerapan prinsip Responsibility to Protect (R2P) oleh Dewan Keamanan PBB masih sangat terbatas akibat kepentingan politik negara-negara besar; (2) ICC memiliki yurisdiksi sah berdasarkan Resolusi DK PBB 1593 (2005), dan vonis Ali Kushayb pada Oktober 2025 menjadi preseden penting yang menegaskan akuntabilitas individu atas kejahatan di Darfur, meskipun efektivitas penegakan hukum terus dihambat oleh ketergantungan pada kerja sama negara anggota serta fragmentasi otoritas di Sudan. Kesimpulan: Diperlukan perluasan yurisdiksi ICC ke seluruh wilayah Sudan, pembentukan mekanisme peradilan hibrida, serta tekanan politik yang lebih tegas dari Dewan Keamanan PBB untuk memutus rantai impunitas dan memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kejahatan terhadap kemanusiaan di Sudan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kejahatan terhadap kemanusiaan; Mahkamah Pidana Internasional; Perang saudara; Responsibility to Protect; Sudan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 09 Nov 2026 02:27
Last Modified: 09 Nov 2026 02:27
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61503

Actions (login required)

View Item
View Item