ALAWI, KOOI HISAM (2026) Peran Leniency Program dan Whistleblowing sebagai Instrumen Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Pembuktian Kartel di Indonesia = The Role of Leniency Programs and Whistleblowing as Instruments of Competition Law Enforcement in Cartel Prosecution in Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011221192-fullllll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
KOOI HISAM ALAWI (B011221192). Peran Leniency Program dan Whistleblowing sebagai Instrumen Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Pembuktian Kartel di Indonesia. Dibimbing oleh Muhammad Aswan. Latar Belakang: Kartel merupakan pelanggaran persaingan usaha yang sulit dibuktikan karena umumnya dilakukan secara rahasia, tidak tertulis, dan minim bukti langsung. Dalam kondisi demikian, whistleblowing dan leniency dipandang penting sebagai instrumen untuk membuka informasi internal dan memperkuat pembuktian kartel. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta penerapan whistleblowing dalam pembuktiannya di Indonesia, dan untuk menganalisis urgensi leniency program serta efektivitasnya dibandingkan dengan whistleblowing dalam pembuktian kartel. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) whistleblowing berperan sebagai sumber informasi awal yang membantu membuka indikasi pelanggaran kartel dan mendukung penelusuran bukti lebih lanjut, tetapi tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti akhir; (2) leniency program penting karena mampu membuka akses terhadap bukti internal, kronologi, dan aktor yang terlibat, sehingga lebih efektif untuk memperkuat bukti substantif dalam pembuktian kartel. Kesimpulan: Whistleblowing lebih tepat digunakan pada tahap awal pendeteksian, sedangkan leniency program lebih efektif untuk penguatan pembuktian internal. Keduanya tidak bersifat saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kartel; Leniency Program; Pembuktian; Persaingan Usaha; Whistleblowing. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 02:20 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 02:20 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61495 |
