ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan MA No.5655 k/Pid.Sus/2023) = Juridical Analysis of the Application of the Piercing the Corporate Veil Doctrine in Corruption and Money Laundering Criminal Cases (A Study of Supreme Court Decision Number 5655 K/Pid.Sus/2023)


ASAPA, ANDI MUHAMMAD DAFFA DANISWARA (2026) ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan MA No.5655 k/Pid.Sus/2023) = Juridical Analysis of the Application of the Piercing the Corporate Veil Doctrine in Corruption and Money Laundering Criminal Cases (A Study of Supreme Court Decision Number 5655 K/Pid.Sus/2023). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B011221185-fulll.pdf] Text
B011221185-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Andi Muhammad Daffa Daniswara Asapa (B011221185). Analisis Yuridis Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5655 K/Pid.Sus/2023). Dibimbing oleh Amir Ilyas Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) dalam ranah hukum pidana khusus di Indonesia, serta mengevaluasi legitimasi perampasan aset korporasi dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tujuan: Fokus utama penelitian ini diarahkan pada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5655 K/Pid.Sus/2023 yang melibatkan penyitaan aset atas nama korporasi sebagai alter ego dari terpidana Heru Hidayat dalam skandal investasi PT Asuransi Jiwasraya. Metode: penelitian ini menggunakan metode peneliatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan doktrin hukum perseroan, tindak pidana korupsi, serta pencucian uang untuk membedah transformasi doktrin PCV dari ranah perdata ke pidana. Hasil: Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum progresif dengan menerapkan mekanisme reverse piercing the corporate veil. Hakim mengesampingkan prinsip tanggung jawab terbatas dan kemandirian badan hukum karena terbukti adanya penyalahgunaan wewenang, hubungan afiliasi yang manipulatif, dan pengendalian mutlak oleh individu terpidana terhadap korporasi. Penerapan doktrin ini menjadi instrumen krusial dalam optimalisasi pemulihan aset (asset recovery) negara guna menutupi kerugian sebesar Rp16,8 triliun. Kesimpulan: doktrin PCV merupakan instrumen keadilan substantif yang sah digunakan apabila fiksi hukum korporasi dieksploitasi sebagai tameng impunitas bagi pelaku kejahatan kerah putih.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Korupsi, Piercing the Corporate Veil, Pencucian Uang, Pemulihan Aset.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pklpkl
Date Deposited: 09 Nov 2026 03:02
Last Modified: 09 Nov 2026 03:02
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61490

Actions (login required)

View Item
View Item