Patanggu, Felysia Nykia (2026) TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DAN PERBARENGAN PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ATAU PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN.Smr) = A Juridical Analysis of Complicity and Concurrence in the Criminal Offenses of Embezzlement or Fraud (Study of Decision Number 312/Pid.B/2020/PN.Smr). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B011191283-fulllll.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Felysia Nykia Patanggu (B011191283) dengan judul Tinjauan Yuridis Turut Serta dan Perbarengan Pada Tindak Pidana Penggelapan atau Penipuan (Studi Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN.Smr). Di bawah bimbingan Muhadar dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping. Latar Belakang: Dilihat bahwa terdapat setidaknya 39.586 kasus penipuan dan penggelapan dengan rata-rata penindakan setiap bulan mencapai angka 3.000 kasus dan banyaknya kasus penipuan. Hal ini juga lah yang melatar belakangi dikajinya kasus ini. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta pada perbarengan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan digunakan yaitu bahan penelitian primer, skunder dan tersier dianalisis untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana turut serta dan perbarengan pada tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan dalam menerapkan kurang tepat merujuk putusan yang dikaji karena tidak terpenuhi unsur-unsur Pasal 372 Jo. Pasal 65 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan tidak bisa dilakukan karna sifat dakwaan alternatif (2) Pertimbangan yuridis hakim terhadap Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN.Smr. tidak tepat mengingat perbuatan terdakwa termasuk dalam (concursus realis) sebagaimana bukti dan berdasarkan fakta. Selain itu mengingat, hakim hanya membuktikan Unsur Pasal 378 (Tindak Pidana Penipuan) dan mengabaikan Pasal 372 sehingga hakim tidak dapat menyatakan bahwa telah terjadi perbarengan tindak pidana jika hakim tidak membuktikan. Kesimpulan: Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep turut serta dan perbarengan dalam perkara ini belum diterapkan secara tepat dan konsisten, baik dari sisi dakwaan maupun pertimbangan hakim, sehingga berimplikasi pada kurang optimalnya penegakan hukum pidana dalam perkara tersebut.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penyertaan; Perbarengan; Penggelapan; Penipuan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pklpkl |
| Date Deposited: | 06 Nov 2026 07:54 |
| Last Modified: | 06 Nov 2026 07:54 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/61421 |
