PENGENDALIAN KAWASAN SEMPADAN PANTAI BIRA KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA = Spatial Control of the Coastal Buffer Zone at Bira Beach, Bontobahari Subdistrict, Bulukumba Regency

Latar Belakang. Perkembangan aktivitas pariwisata dan permukiman di kawasan pesisir meningkatkan tekanan terhadap fungsi lindung kawasan sempadan pantai, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun tata ruang. Kawasan sempadan pantai memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas masyarakat. Namun, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang di kawasan Pantai Bira. Kondisi ini menuntut adanya arahan pengendalian kawasan sempadan pantai yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis prioritas kebijakan. Tujuan. (1) menganalisis pola penggunaan lahan pada kawasan sempadan Pantai Bira; (2) mengkaji implikasi kebijakan penataan ruang terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai; serta (3) menyusun arahan pengendalian kawasan sempadan Pantai Bira yang berkelanjutan. Metode. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis pola penggunaan lahan dilakukan melalui interpretasi peta dan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Implikasi kebijakan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi eksploratif . Selanjutnya, perumusan arahan pengendalian kawasan sempadan pantai dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas pengendalian berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa: (1) penggunaan lahan pada kawasan sempadan Pantai Bira didominasi oleh lahan terbangun dengan intensitas perubahan tinggi pada zona pesisir, intensitas sedang pada lahan pekarangan, dan intensitas rendah pada lahan non-terbangun; (2) Kajian implikasikebijakan penataan ruang menunjukkan bahwa 77% pemanfaatan lahan telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Bulukumba, sedangkan 15% penggunaan lahan tidak sesuai dan berpotensi mengganggu fungsi kawasan sempadan pantai; (3) berdasarkan analisis AHP, aspek lingkungan menjadi prioritas utama dalam arahan pengendalian kawasan sempadan Pantai Bira, diikuti oleh aspek sosial dan ekonomi, dengan penekanan pada pengendalian pemanfaatan ruang, rehabilitasi kawasan pesisir, serta peng uatan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa arahan pengendalian kawasan sempadan Pantai Bira perlu difokuskan pada perlindungan fungsi lindung pesisir melalui pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten, penguatan kebijakan dan kelembagaan, serta integrasi peran pemangku kepentingan guna mewujudkan kawasan sempadan pantai yang berkelanjutan.