ARAHAN PENATAAN PERMUKIMAN INFORMAL BERBASIS PERKEMBANGAN MORFOLOGI DAN PREFERENSI PEMUKIM (STUDI KASUS: KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU, KECAMATAN BAROMBONG, KABUPATEN GOWA) = Planning Guidelines for Informal Settlement Arrangement Based on Morphological Development and Resident Preferences (Case Study: Benteng Somba Opu Village, Barombong District, Gowa Regency)

ABSTRAK DEWI RESKI RAMLI. Arahan Penataan Permukiman Informal Berbasis Perkembangan dan Preferensi Pemukim (Studi Kasus: Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa) (dibimbing oleh Mimi Arifin). Latar Belakang. Pertumbuhan permukiman di kawasan perkotaan, khususnya di sekitar kawasan cagar budaya Benteng Somba Opu, menunjukkan perkembangan yang tidak terencana dan membentuk permukiman informal. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebutuhan hunian, keterbatasan lahan, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang menghasilkan pola permukiman padat dan tidak teratur. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Benteng Somba Opu yang terbagi dalam beberapa segmen, yaitu Kampung Lekoboddong, Kampung Sapiria, Gusung Sarombe, Kampung Parang, dan Kampung Sarombe. Tujuan. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengidentifikasi pola perkembangan fisik kawasan yang meliputi penggunaan lahan, jaringan jalan, dan massa bangunan; (2) Mengidentifikasi faktor non fisik yang mempengaruhi perkembangan morfologi kota pada permukiman informal Opu berdasarkan preferensi pemukim; (3) Merumuskan arahan penataan permukiman informal berbasis perkembangan morfologi dan preferensi pemukim. Metode. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan morfologi kawasan untuk melihat perubahan spasial tahun 2010, 2017, dan 2025. Sampel terdiri dari 40 responden dengan teknik purposive sampling. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa (1) perubahan penggunaan lahan dari dominasi pertanian menjadi permukiman dan aktivitas ekonomi, disertai peningkatan panjang dan kompleksitas jaringan jalan serta kepadatan massa bangunan yang semakin tinggi; (2) perkembangan permukiman dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kekerabatan dan place attachment, faktor ekonomi masyarakat yang didominasi sektor informal, serta faktor kebijakan pemerintah, dengan kondisi legalitas lahan dan bangunan yang umumnya tidak formal; (3) arahan penataan kawasan meliputi pemugaran, relokasi, berupa penyediaan hunian layak melalui rumah tapak dan rusunawa.