ANALISIS RISIKO BENCANA BANJIR DI KECAMATAN PATTALLASSANG, KABUPATEN GOWA

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Indonesia dan cenderung meningkat akibat perkembangan kawasan perkotaan, perubahan penggunaan lahan, serta intensitas curah hujan. Kecamatan Pattallassang sebagai kawasan penyangga Metropolitan Mamminasata mengalami perkembangan wilayah yang pesat, ditandai dengan perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi kawasan terbangun. Kondisi tersebut meningkatkan limpasan permukaan dan mengurangi kapasitas infiltrasi tanah sehingga berpotensi meningkatkan risiko banjir. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik wilayah dan histori banjir, tingkat risiko banjir, serta arahan mitigasi banjir di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis karakteristik wilayah dilakukan berdasarkan kemiringan lereng, topografi, penggunaan lahan, jenis tanah, curah hujan, dan histori kejadian banjir. Analisis risiko menggunakan Matriks Konsekuensi Probabilitas (6×4) berdasarkan tingkat probabilitas kejadian dan dampak banjir. Arahan mitigasi disusun secara deskriptif berdasarkan tingkat risiko dan kajian literatur mengenai mitigasi struktural, non-struktural, serta berbasis tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Pattallassang didominasi wilayah datar hingga landai dengan ketinggian relatif rendah, curah hujan tinggi, dan perubahan penggunaan lahan yang cukup pesat. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman meningkatkan permukaan kedap air dan limpasan. Risiko tinggi terutama terdapat di Desa Je'nemadinging, Borong Pa'la'la, Paccellekkang, Panaikang, dan Pattallassang, sedangkan Pallantikang dan Timbuseng memiliki risiko lebih rendah. Mitigasi diarahkan pada peningkatan kapasitas drainase, infrastruktur pengendali banjir, sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, perlindungan kawasan resapan, pengendalian alih fungsi lahan, dan penguatan kebijakan tata ruang. Pengelolaan risiko perlu dilakukan secara terpadu untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana.