Arahan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pola Sebaran Spasial dan Determinan Kemiskinan di Kabupaten Barru = Poverty Alleviation Guidelines Based on Spatial Distribution Patterns and Determinants of Poverty in Barru Regency

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan tantangan pembangunan di Kabupaten Barru. Selama periode 2019–2023, kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan belum mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral dan seragam, tanpa mempertimbangkan karakteristik spasial wilayah, menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin berjalan lambat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola sebaran spasial kemiskinan, determinan kemiskinan dan tingkat perkembangan wilayah dalam menyusun arahan penanggulangan berbasis wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis spasial dengan unit analisis seluruh desa Kabupaten Barru. Tahapan analisis meliputi analisis spasial Indeks Moran, Moran’s scatterplot, Local Indicator Spatial Autocorrelation (LISA), regresi linear berganda, Geographically Weighted Regression (GWR), skalogram, dan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pola spasial kemiskinan Kabupaten Barru bersifat mengelompok (clustered) secara konsisten pada tahun 2021 dan 2023, dengan beberapa desa menunjukkan klaster kemiskinan tinggi (high-high). Enam variabel utama berpengaruh terhadap kemiskinan secara global, yakni jarak ke ibukota kabupaten, rata-rata anggota rumah tangga, jumlah koperasi aktif, indeks ketersediaan fasilitas ekonomi, jumlah penduduk dan persentase belanja APBDes untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Sementara secara lokal, Analisis GWR memperkuat bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut bersifat heterogen secara spasial, dengan tiga variabel yang signifikan yakni jarak ke ibukota kabupaten, rata-rata anggota rumah tangga dan jumlah penduduk. Hasil analisis tingkat perkembangan wilayah diperoleh informasi bahwa mayoritas desa kabupaten Barru berada pada hirarki tingkat perkembangan wilayah rendah. Arahan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Barru menempatkan beberapa desa dalam skala prioritas intervensi kebijakan dengan memperhatikan variabel-variabel yang secara signifikan berpengaruh pada kemiskinan.