ANALISIS TRANSISI KELEMBAGAAN DESENTRALISASI SEKTOR KEHUTANAN DARI BERBASIS KABUPATEN KE PROVINSI DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Perubahan kebijakan tata kelola kehutanan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kelembagaan dan tutupan lahan di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peralihan kewenangan dari tingkat kabupaten ke provinsi dengan menganalisis tren perubahan tutupan lahan periode 2011–2022 serta memetakan struktur kuasa aktor di era desentralisasi berbasis provinsi. Menggunakan metode analisis aktor dan tumpang susun (overlay) peta penutupan lahan dengan akurasi 98,12%, penelitian ini menemukan adanya korelasi antara masa transisi kebijakan dengan lonjakan deforestasi yang mengindikasikan terciptanya kekosongan tata kelola (governance vacuum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kembali kewenangan telah menjauhkan akses pengambilan keputusan dari masyarakat dan mengarahkan orientasi birokrasi semata-mata pada akuntabilitas ke atas (upward accountability). Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) terjebak dalam "trilema tata kelola", yakni memikul beban koordinasi tanpa otoritas arbitrase, memiliki mandat luas dengan kapasitas terbatas, serta menghadapi tuntutan pertanggungjawaban lokal tanpa kendali substantif atas perizinan maupun penegakan hukum. Kondisi ini diperparah oleh dominasi regulasi pusat, seperti UU Cipta Kerja, yang menciptakan ruang ambigu (Legal Lock) yang cenderung melegitimasi kepentingan korporasi melalui pemutihan keterlanjuran lahan, sementara nasib petani kecil tetap tidak pasti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelemahan KPH bukan sekadar masalah transisi, melainkan dampak desain kelembagaan yang mengubah pengelola tapak menjadi sekadar fasilitator administratif. Sinergi antara hambatan hukum (Legal Lock), penegakan (Enforcement Lock), dan politik (Political Lock) beroperasi secara dialektis untuk mempertahankan status quo ilegalitas. Pada akhirnya, pemerintah provinsi hanya berfungsi sebagai penyerap konflik (shock absorber) tanpa memiliki otoritas untuk mengubah kondisi struktural yang menjadi akar penyebab masalah kehutanan di tingkat tapak.