Analisis Kesesuaian Proses Pelibatan Masyarakat Dalam Amdal Terhadap Peraturan Pemerintah Ri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

CHRISTIAN HAMONANGAN PASARIBU. Analisis Kesesuaian Proses Pelibatan Masyarakat Dalam Amdal Terhadap Peraturan Pemerintah Ri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dibimbing oleh Eymal Bashar Demmallino dan Muhammad Farid Samawi) Pelibatan masyarakat dalam Amdal merupakan implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik mencakup (Pasal 32 PPRI Nomor 22 Tahun 2021) kelompok masyarakat rentan (vulnerable group), masyarakat adat (indigenous people), dan/atau kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 khususnya terhadap Pasal 28 sampai dengan Pasal 35. Pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada Komisi Penilai Amdal (KPA), pakar, serta tim penyusun yang berperan dalam proses penyusunan dan penilaian dokumen Amdal yang dikaji dalam penelitian ini serta mengambil studi kasus telaah terhadap 21 dokumen Amdal yang dipilih berdasarkan kriteria skala/besaran usaha dan/atau kegiatan, ekoregion, serta sektor. Berdasarkan telaah hasil kuesioner dan studi kasus terhadap 21 dokumen Amdal tersebut, secara umum disimpulkan bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal telah dilaksanakan secara prosedural, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 sampai Pasal 35 PP Nomor 22 Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal masih menghadapi kendala multidimensional yang terkait permasalahan aspek teknis pelaksanaan konsultasi publik, aspek kelembagaan, aspek sosial, aspek regulasi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses Amdal perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi informasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta pengembangan pendekatan partisipatif yang lebih inklusif dan substantif.