Arahan Penataan Permukiman Pesisir Berbasis Eco-Settlement di Desa Tamasaju, Kabupaten Takalar = Eco-Settlement Based Coastal Settlement Planning in Tamasaju Village, Takalar Regency

Permukiman pesisir di Desa Tamasaju, Kabupaten Takalar, menghadapi permasalahan berupa peningkatan jumlah penduduk yang mendorong perluasan permukiman ke arah laut, kualitas lingkungan yang rendah (drainase tidak merata, pengelolaan sampah tidak berkelanjutan, gangguan kualitas udara), serta belum tertatanya pola permukiman yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kondisi kualitas permukiman berdasarkan kriteria eco-settlement, (2) menganalisis tingkat kesesuaian kondisi permukiman terhadap kriteria eco-settlement, dan (3) merumuskan arahan penataan permukiman pesisir berbasis eco-settlement. Penelitian menggunakan metode campuran (mix method) dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, analisis komparatif, serta analisis Delphi. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dan pengukuran langsung (kualitas udara dan air), sedangkan data sekunder bersumber dari literatur dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kondisi kualitas permukiman berdasarkan kriteria eco- settlement menunjukkan dari 15 kriteria yang dinilai, hanya 5 kriteria (33,3%) yang tergolong sesuai, 5 kriteria (33,3%) kurang sesuai, dan 5 kriteria (33,3%) tidak sesuai. (2) tingkat kesesuaian kondisi permukiman terhadap kriteria eco- settlement mengidentifikasi kesenjangan tertinggi pada aspek ekologi (kualitas udara, air bersih, jalan, drainase, persampahan, proteksi kebakaran, RTH), ekonomi (pendapatan masyarakat), dan kelembagaan (program pemerintah). (3) arahan penataan permukiman pesisir berbasis eco-settlement yang dirumuskan melalui analisis Delphi yang melibatkan 5 stakeholder menghasilkan 13 arahan penataan yang mencapai konsensus (rata-rata ≥ 4,0), dengan prioritas utama pada pengendalian bau di TPI Beba, perluasan jaringan PDAM, perbaikan jalan dan drainase, pembangunan TPS 3R, penyediaan RTH, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi program pemerintah, penguatan kelembagaan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan permukiman pesisir yang berkelanjutan.