TINGKAT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA ALAM AIR TERJUN BIDADARI DI BALAI TAMAN NASIONAL TAMBORA

ABSTRAK SUWARDIN. Tingkat pengembangan pengelolaan objek wisata alam Air Terjun Bidadari di Balai Taman Nasional Tambora. (dibimbing oleh Yusran, dan Andi Mujetahid) Latar belakang. Air Terjun Bidadari merupakan salah satu daya tarik wisata alam utama di kawasan Taman Nasional Tambora yang menawarkan nilai ekologis signifikan serta aktivitas wisata minat khusus; namun, pengelolaannya masih terkendala oleh kapasitas kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis TIngkat pengembangan pengelolaan wisata alam Air Terjun Bidadari yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Tambora dan Kelompok Mitra Masyarakat, serta merekomendasikan strategi optimalisasi. Metode. Penelitian dilaksanakan dari bulan November hingga Desember 2025 dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner, observasi lapangan, dan dokumentasi. Kinerja kelembagaan dievaluasi menggunakan Institutional Development Framework (IDF) untuk menilai bobot prioritas dan TIngkat pengembangan komponen utama organisasi. Hasil. Temuan menunjukkan bahwa Balai Taman Nasional Tambora telah mencapai tahap kelembagaan yang matang dengan indeks IDF sebesar 3,38, sedangkan Kelompok Mitra Masyarakat masih berada pada tahap berkembang dengan indeks IDF sebesar 1,86. Distribusi komponen utama menunjukkan stabilitas manajerial yang lebih kuat pada pihak balai taman nasional, sementara kelompok mitra masyarakat menunjukkan kelemahan dalam manajemen keuangan, pelatihan, pengelolaan sampah, dan sistem administrasi. Kesimpulan. Terdapat kesenjangan kapasitas kelembagaan yang signifikan antara kedua entitas pengelola tersebut, yang mengindikasikan bahwa strategi pengembangan pariwisata harus memprioritaskan penguatan kapasitas organisasi masyarakat melalui pendampingan manajerial, pengembangan keterampilan, dan penguatan sistem keuangan guna mencapai pengelolaan pariwisata kolaboratif yang berkelanjutan. Temuan ini menyiratkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan berbasis masyarakat dapat meningkatkan partisipasi lokal, menjamin distribusi manfaat yang lebih adil, serta mendukung keberlanjutan jangka panjang wisata alam di dalam kawasan lindung.