PERAN SISTEM TENURIAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI MARENA DESA PEKALOBEAN, KECAMATAN ANGGERAJA, KABUPATEN ENREKANG

Latar Belakang. Hutan adat merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan aturan dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu kawasan hutan adat yang masih mempertahankan sistem pengelolaan tradisional adalah Hutan Adat Marena di Desa Pekalobean dan Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Dalam pengelolaannya, masyarakat menerapkan sistem tenurial adat yang mengatur hak penguasaan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan hutan, khususnya dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti getah pinus, kopi, dan cengkeh. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem tenurial dalam pengelolaan Hutan Adat Marena serta hubungan kerja sama antara lembaga adat, masyarakat adat, dan PT Adimitra dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri atas ketua adat, masyarakat adat, pemerintah desa, dan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Hutan Adat Marena. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa sistem tenurial yang diterapkan berupa hak ulayat dan hak kepemilikan terbatas, dimana lahan tetap menjadi milik adat tetapi masyarakat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan lahan sesuai aturan adat yang berlaku. Pemanfaatan hasil hutan lebih dominan pada hasil hutan bukan kayu seperti getah pinus, kopi, dan cengkeh. Pengelolaan getah pinus dilakukan melalui kerja sama dengan PT Adimitra yang berperan sebagai penyedia tenaga kerja, alat penyadapan, dan pemasaran hasil getah pinus, sedangkan lembaga adat dan masyarakat adat berperan sebagai pengawas serta pencatat hasil penyadapan. Pemerintah desa berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Kesimpulan. Secara umum, penerapan sistem tenurial di Hutan Adat Marena mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi, pengawasan adat, dan kelestarian kawasan hutan. Sistem kerja sama yang diterapkan menunjukkan adanya pengelolaan hutan berbasis kemitraan dengan tetap mempertahankan aturan adat sebagai dasar utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan.