PENGARUH KECUKUPAN PEJABAT PEMERIKSA KESELAMATAN KAPALTERHADAP KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT DAN PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK Hadi Setiawan, "Pengaruh Kecukupan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal Terhadap Keselamatan Transportasi Laut dan Pembangunan Daerah" (Dibimbing Oleh Ganding Sitepu, Abrar Saleng dan M. Saleh S. Ali) Latar Belakang : Transportasi laut berperan dalam menjamin konektivitas, distribusi logistik, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi wilayah di Indonesia. Keselamatan transportasi laut tidak hanya sebagai persoalan teknis-regulatif, tetapi juga sebagai persoalan kecukupan PPKK yang berimplikasi pada pembangunan daerah. Tujuan : Menganalisis beban kerja Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK), menganalisis kebutuhan PPKK ditinjau dari aspek kecukupan jumlah, kualifikasi dan distribusi, dan menganalisis pengaruh kecukupan PPKK terhadap risiko keselamatan transportasi laut dan kerugian pembangunan daerah. Metode : Pendekatan kuantitatif dan kualitatif pada tiga pelabuhan, yaitu Tanjung Priok, Makassar, dan Sorong. Tujuan 1 dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Tujuan 2 dianalisis dengan deskriptif-kuantitatif melalui simulasi kebutuhan PPKK berdasarkan beban kerja normatif dan aktual, analisis kesesuaian kualifikasi, serta indeks kecukupan distribusi. Tujuan 3 dengan model struktural SEM untuk menguji pengaruh antara kontribusi PPKK, risiko keselamatan, dan kerugian pembangunan daerah. Hasil : (1) Secara normatif (UU Cipta Kerja), beban kerja PPKK adalah 1.880 jam/tahun. Namun, secara aktual menunjukkan beban kerja rata-rata mencapai 3.616 jam/tahun (beban kerja pokok dan penunjang sebesar 2,958 jam/tahun atau 12,6 jam/hari dan beban kerja non tupoksi sebesar 658 jam/tahun atau 2.8 jam/hari). (2) Kebutuhan jumlah PPKK berbeda antar pelabuhan. Berdasarkan kondisi beban kerja aktual dan sesuai jumlah kapal yang diinspeksi fisik saat ini (skenario 10%) maka jumlah PPKK ketiga pelabuhan masih tergolong “cukup”. Ketika jumlah kapal yang diinspeksi meningkat (skenario 15%-30%) maka jumlah PPKK mengalami defisit. (3) Analisis SEM menunjukkan kecukupan PPKK berpengaruh negatif terhadap risiko keselamatan transportasi laut, sedangkan risiko keselamatan transportasi laut berpengaruh positif terhadap kerugian pembangunan daerah. Sebaliknya, kecukupan PPKK tidak menunjukkan pengaruh langsung terhadap kerugian pembangunan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kecukupan PPKK terhadap kerugian pembangunan daerah bekerja secara tidak langsung melalui risiko keselamatan transportasi laut. Kesimpulan : Kontribusi teoritik terletak pada penegasan bahwa kecukupan PPKK merupakan kapasitas kelembagaan yang bersifat multidimensi, sementara risiko keselamatan transportasi laut sebagai outcome kelembagaan sekaligus mekanisme penghubung menuju dampak kerugian pembangunan daerah. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi tiga domain yaitu kecukupan PPKK, risiko keselamatan transportasi laut, dan kerugian pembangunan daerah dalam satu model struktural. Secara praktis, direkomendasikan penataan kebutuhan PPKK secara terintegrasi melalui penyesuaian jumlah personel, penguatan kualifikasi teknis, dan redistribusi berbasis beban kerja serta risiko operasional pelabuhan.