ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG

Latar Belakang. Pembangunan kesehatan merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kabupaten Enrekang menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, antara lain kondisi geografis wilayah pegunungan, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, fluktuasi anggaran, serta masih tingginya prevalensi stunting. Tujuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan dan penganggaran, implementasi program, serta monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan dalam mendukung pencapaian target SPM dan SDGs di Kabupaten Enrekang. Metode. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, Focus Group Discussion (FGD), studi dokumentasi, dan telaah data capaian kesehatan tahun 2020–2024. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran kesehatan telah dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dan APBD dengan mengakomodasi indikator SPM dan SDGs. Implementasi program kesehatan menunjukkan peningkatan capaian SPM dari 68,41% pada tahun 2020 menjadi 84,73% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting dari 23,27% menjadi 18,11% pada periode yang sama. Beberapa indikator pelayanan kesehatan seperti pelayanan balita, diabetes melitus, dan gangguan jiwa berat telah mencapai target, namun pelayanan kesehatan ibu hamil, usia produktif, usia pendidikan dasar, dan hipertensi masih berada di bawah target. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara rutin melalui monitoring bulanan, triwulanan, evaluasi tahunan, supervisi lapangan, dan validasi data. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, kualitas data yang belum optimal, koordinasi lintas sektor yang belum maksimal, serta rendahnya akses sanitasi dan air minum layak pada beberapa wilayah. Kesimpulan. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan dukungan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan berbasis bukti, pemerataan sumber daya kesehatan, optimalisasi penggunaan anggaran, integrasi sistem informasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi guna mendukung pencapaian target SPM dan SDGs secara efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kabupaten Enrekang.