Relasi Aktor, Pasar, Negara & Kelembagaan dalam Pengembangan Padi Organik di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

Putri Kartika, "Relasi Aktor, Pasar, Negara & Kelembagaan dalam Pengembangan Padi Organik di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah” (Dibimbing Oleh Rahmadanih, Imam Mujahidin Fahmid dan Didi Rukmana) Latar Belakang: Pengembangan padi organik di Indonesia pasca Revolusi Hijau menghadapi tantangan multidimensi yang tidak hanya bersifat teknis-ekonomis, tetapi juga melibatkan pergeseran paradigma, ketimpangan kekuasaan antaraktor, dan lemahnya integrasi kelembagaan lokal. Implementasi sistem pangan berkelanjutan pada tingkat lokal ini masih diwarnai oleh benturan kepentingan dan konstruksi makna yang berbeda. Tujuan: menganalisis diskursus dan faktor yang berpengaruh, mengkaji distribusi kepentingan dan kekuasaan dalam relasi aktor, serta merumuskan pola pengembangan kelembagaan usaha tani padi organik di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Magelang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta penelusuran data sekunder. Analisis data dilakukan secara multidimensi dengan mengintegrasikan tujuan 1 analisis diskursus kritis (perspektif Foucault, Hajer, dan Fairclough), tujuan 2 teknik pemetaan power–interest matrix, serta tujuan 3 kerangka Institutional Analysis and Development (IAD) yang berlandaskan pada teori kelembagaan (North, Ostrom), dipadukan dengan teori pembangunan pertanian berkelanjutan, sistem agribisnis, stakeholder theory, dan perspektif rantai nilai. Hasil: (1) Di Kabupaten Tasikmalaya, diskursus padi organik dibangun secara bottom-up dari pengalaman empiris petani yang menekankan kesehatan dan kedaulatan, namun belum terinstitusionalisasi secara kuat, sedangkan di Kabupaten Magelang dikonstruksikan secara institutional-driven melalui kerangka formal standar, sertifikasi, dan program pemerintah yang relatif stabil. (2) Relasi aktor di Tasikmalaya membentuk model terpusat berbasis pasar (centralized model) yang didominasi oleh eksportir sehingga menciptakan ketimpangan kekuasaan dan krisis kepercayaan, sementara di Magelang berkembang model kelembagaan kolektif (institutional model) dengan koperasi sebagai aktor kunci yang mendistribusikan kekuasaan secara seimbang. (3) Pola kelembagaan di Tasikmalaya rentan akibat ketergantungan pada monopsoni eksternal tanpa mitigasi risiko pasar; sebaliknya, Magelang berhasil membangun model kelembagaan adaptif melalui monopsoni internal berbasis koperasi dan diversifikasi pasar business-to-business (B2B) yang menciptakan resiliensi jangka panjang. Kesimpulan: Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam mengintegrasikan pendekatan diskursus, relasi aktor, dan kelembagaan ke dalam satu kerangka analisis sistem sosial-ekologis yang komprehensif. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan pertanian organik tidak hanya ditentukan oleh teknik budidaya, melainkan oleh kemampuan diskursus untuk diinstitusionalisasikan melalui koalisi aktor dan didukung oleh struktur kelembagaan yang adaptif dalam mengelola risiko pasar. Penelitian ini menghasilkan tipologi berupa model relasi asimetris berbasis pasar dan model kolektif berbasis kelembagaan, serta berimplikasi bahwa transformasi menuju model kelembagaan kolektif menjadi strategi kunci dalam menciptakan sistem pertanian organik yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh di Indonesia.