Peran Pemerintah Daerah dalam Pembukaan Lahan Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Enrekang = The Role of the Regional Government in Land Clearing for Shallot Farming in Enrekang Regency

Penelitian ini bertujuan untuk megentahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam pembukaan lahan pertanian bawang merah serta mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut. Penelitian dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan pertanian bawang merah di Kabupaten Enrekang yang mendorong perluasan lahan pertanian, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti degradasi lahan, banjir, dan tanah longsor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kelompok tani, petani bawang merah. Data yang didapatkan kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisator dalam pembukaan lahan pertanian bawang merah. Sebagai regulator, pemerintah melakukan pengaturan melalui kebijakan dan perencanaan tata ruang yang tertuang dalam perda No. 14 tahun 2011. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan bantuan sarana dan prasarana pertanian pasca pembukaan lahan dan fasilitas mitigasi dan kesiapsiagaan yang diberikan BPBD kepada petani dan masyarakat sebagai dampak dari pembukaan lahan petanian bawang merah secara masif. Sebagai katalisator BPBD membuat rencana kontigensi. dan dinamisator, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan, inovasi pertanian, penerapan teknik konservasi lahan, serta penggunaan pupuk organik untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya peran tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan anggaran, pengawasan yang belum maksimal, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan.