Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Instrumen Kedaulatan Digital di Kota Makassar = Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a Digital Sovereignty Instrument in Makassar City

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berkembang pesat sebagai alat pembayaran digital utama. Data Bank Indonesia Sulawesi Selatan Juli 2025 menunjukkan merchant QRIS mencapai 1,2 juta, dengan 43% berada di Kota Makassar sebagai pusat utama. Penelitian ini mengangkat pendekatan struktural mengenai bagaimana kekuasaan bekerja merebut kedaulatan digital yang didominasi aktor finansial global seperti Visa dan Mastercard. Tujuan. Menganalisis mekanisme kekuasaan struktural (structural power) melalui kebijakan QRIS dalam memperkuat kedaulatan digital di kota, serta mengkaji penataan ulang kekuasaan ekonomi digital negara beserta implikasinya bagi pelaku UMKM. Metode. Kualitatif deskriptif menggunakan teori kekuasaan struktural Susan Strange untuk memahami QRIS sebagai fenomena politik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam berbagai pihak terlibat, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil. Negara berhasil menata ulang kekuasaan ekonomi digital secara struktural dengan menetapkan QRIS sebagai standar tunggal domestik guna mengurangi ketergantungan sistem finansial asing. Di Kota Makassar, QRIS efektif melacak data transaksi sektor informal (UMKM) untuk kebijakan nasional. Namun, efektivitas dibatasi struktur pengetahuan masyarakat yang pragmatis, adopsi teknologi didorong kemudahan akses daripada kesadaran kedaulatan data. Kesimpulan. Meskipun dihadapkan kendala infrastruktur teknis dan rendahnya literasi digital, QRIS tetap instrumen kedaulatan digital yang fundamental. Kedaulatan digital di Makassar merupakan proses transisi otoritas negara untuk mengamankan data nasional dan kemandirian ekonomi dari hegemoni global. Saran. Memperluas jaringan internet secara merata di pusat ekonomi rakyat guna memitigasi hambatan teknis fungsional. Diperlukan edukasi berkelanjutan untuk menggeser literasi masyarakat dari adopsi pragmatis menjadi kesadaran kritis proteksi data finansial nasional.