RESPONS MASYARAKAT ATAS SENGKETA TANAH ADAT DI DESA BONTO BIRAENG = COMMUNITY RESPONSE TO THE CUSTOMARY LAND DISPUTE IN BONTO BIRAENG VILLAGE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons masyarakat terhadap perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. London Sumatra Indonesia Tbk di Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Perpanjangan HGU menimbulkan beragam respons karena sebagian masyarakat meyakini bahwa lahan yang dikelola perusahaan merupakan tanah adat yang telah dikuasai sebelum perusahaan beroperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan Social Judgement Theory yang dikemukakan oleh Muzafer Sherif dan Teori Everyday Forms of Resistance dari James C. Scott. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap perpanjangan HGU terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu penolakan, netral, dan penerimaan. Perbedaan respons tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, kepentingan, tingkat pemahaman, dan keterlibatan masyarakat terhadap konflik agraria. Masyarakat yang menolak tetap meyakini bahwa lahan tersebut merupakan tanah adat, masyarakat yang bersikap netral memilih tidak terlibat karena keterbatasan pemahaman atau ingin menghindari konflik, sedangkan masyarakat yang menerima umumnya memiliki ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa setelah keputusan perpanjangan HGU ditetapkan, masyarakat yang menolak tidak lagi melakukan aksi penolakan secara terbuka. Namun, kondisi tersebut bukan menunjukkan bahwa masyarakat menerima kebijakan pemerintah, melainkan menunjukkan perubahan bentuk perlawanan sebagai respons terhadap ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa respons masyarakat terhadap perpanjangan HGU tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan cara masyarakat memaknai kebijakan, tetapi juga oleh perubahan bentuk perlawanan yang muncul setelah ruang untuk memengaruhi keputusan pemerintah semakin terbatas.