KOMPLEKSITAS KALIMAT BAHASA INDONESIA LARAS HUKUM DALAM NASKAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Penelitian ini bertujuan mengungkap kompleksitas struktur sintaksis kalimat bahasa Indonesia dalam laras hukum dengan menitikberatkan pada dua dimensi utama, yaitu paradigmatik dan sintagmatik. Pada dimensi paradigmatik, kajian diarahkan pada variasi bentuk serta hubungan hierarkis frasa dan klausa dalam pengisian fungsi sintaksis (subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan). Pada dimensi sintagmatik, perhatian difokuskan pada urutan linear unsur kalimat, penggunaan pola kanonik dan nonkanonik (inversi), serta penerapan mekanisme penomoran (numbering) sebagai strategi khas penyusunan kalimat hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam kerangka tata bahasa struktural-fungsional dengan data berupa kalimat-kalimat hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas paradigmatik yang paling menonjol terlihat pada fungsi subjek dan keterangan yang kerap diisi oleh klausa subordinatif bertingkat hingga tiga belas klausa. Kompleksitas ini bukan merupakan penyimpangan gramatikal, melainkan konsekuensi dari tuntutan eksplisitasi peran, tindakan, dan kondisi hukum secara presisi dan rinci. Dari sisi sintagmatik, ditemukan bahwa pola kanonik didominasi oleh kalimat pasif dan kopulatif, sedangkan pola nonkanonik menampilkan variasi inversi seperti Predikat–Pelengkap–Subjek, Keterangan–Pelengkap–Subjek, dan Predikat–Keterangan–Pelengkap–Subjek. Mekanisme penomoran berfungsi sebagai strategi penting untuk memecah kalimat panjang ke dalam butir-butir topikal (2 hingga 6 poin per kalimat) sehingga informasi hukum tetap terstruktur, sistematis, dan komunikatif. Temuan ini menegaskan bahwa struktur kalimat hukum, memiliki logika pengorganisasian yang konsisten dan adaptif meskipun kompleks. Kompleksitas sintaksis dalam laras hukum merupakan keniscayaan yang berfungsi menjamin kepastian, ketelitian, serta menghindari potensi multitafsir (ambiguitas). Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penyusunan model analisis dua dimensi terhadap kalimat hukum, sedangkan kontribusi praktisnya memberikan dasar linguistik bagi reformulasi bahasa hukum agar lebih komunikatif tanpa mengurangi otoritas hukumnya.