IMPLEMENTASI ASAS KECEPATAN, KEMUDAHAN, DAN KETERJANGKAUAN DALAM PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN = IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SPEED, CONVENIENCE, AND AFFORDABILITY IN TRADEMARK REGISTRATION PROCEDURES AT THE SOUTH SULAWESI REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW

Latar Belakang: Pendaftaran merek merupakan pelayanan publik administratif di bidang kekayaan intelektual yang wajib memenuhi asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Namun, dalam praktik masih terdapat permasalahan, seperti pelaku UMKM yang mendaftarkan merek tanpa penelusuran awal sehingga terjadi persamaan dengan merek terdaftar dan berujung penolakan. Selain itu, keterbatasan layanan konsultasi, belum tersedianya layanan konsultasi digital, serta akses layanan yang terpusat menyebabkan belum meratanya jangkauan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa asas keterjangkauan dan pemerataan layanan belum terpenuhi secara optimal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam pelayanan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta menilai efektivitasnya sesuai UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan yuridisempiris dengan analisis kuantitatif melalui studi kepustakaan, dokumentasi, kuesioner, dan wawancara dengan pihak Kanwil Kemenkum serta pelaku UMKM. Hasil:Komponen sarana dan prasarana belum terpenuhi secara optimal karena fasilitas pelayanan masih terpusat di Kantor Wilayah dan belum didukung sistem konsultasi digital yang dapat diakses secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, pada komponen jumlah pelaksana, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah petugas yang ditetapkan dalam standar pelayanan dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga pelayanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran merek belum mampu menjangkau seluruh pemohon secara maksimal, khususnya pelaku UMKM di luar wilayah perkotaan. Kesimpulan: Implementasi asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan belum optimal. Masih terdapat kekurangan pada akses layanan, pemahaman prosedural masyarakat, dan ketersediaan konsultasi, serta belum terintegrasinya aspek keterjangkauan secara komprehensif dalam standar pelayanan publik.