PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HARTA TIDAK TERURUS (ONBEHEERDE NALATENSCHAP) OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN=IMPLEMENTATION AUTHORITY MANAGEMENT TREASURE UNMANAGED (ONBEHEERDE NALATENSCHAP) BY HALL TREASURE LEGACY.

ANGGITA RIANNA ALIFAH BEDDU SYAM. Pelaksanaan Pengelolaan Harta Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap) Oleh Balai Harta Peninggalan. Dibimbing oleh Nurfaidah Said. Latar Belakang: Pengelolaan harta tidak terurus (Onbeheerde Nalatenschap) merupakan kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk menjaga kepastian hukum terhadap harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris atau ditolak oleh ahli waris. Namun, praktiknya masih menghadapi hambatan struktural, administratif, dan keterbatasan sumber daya yang berdampak pada efektivitas pengelolaan. Tujuan Penelitian: Menganalisis pelaksanaan kewenangan BHP Makassar dalam menangani harta tidak terurus serta menilai efektivitas pengelolaan berdasarkan aspek struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan perwakilan BHP Makassar. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) BHP Makassar telah melaksanakan kewenangannya sesuai BW dan Permenkumham, namun belum optimal, yaitu masih terdapat kendala verifikasi aset serta belum efektifnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Palu melalui kelurahan terkait pendataan dan penguasaan fisik objek, kejaksaan dalam pengamanan dan penanganan perkara, pengadilan negeri dalam penetapan status harta tidak terurus, dan Yayasan Merah Putih sebagai pihak yang menempati dan memanfaatkan objek, serta keterbatasan dukungan anggaran.(2) Substansi hukum pengelolaan harta tidak terurus belum sepenuhnya memperkuat mekanisme kerja BHP Makassar, sementara kesadaran masyarakat untuk melaporkan keberadaan harta tidak terurus masih rendah. Kesimpulan: Terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi. Penguatan regulasi, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta penyediaan dukungan pendanaan dan teknologi diperlukan agar pengelolaan harta tidak terurus oleh BHP Makassar lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.