KEWENANGAN PEJABAT GUBERNUR TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA PT. SULSEL CITRA INDONESIA (PERSERODA SULSEL)=The Authority of the Acting Governor Regarding the Dismissal of the Board of Directors of Regional-Owned Enterprises at PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda Sulsel)

Latar Belakang: Pemberhentian Direksi PT. Sulsel Citra Indonesia oleh Penjabat Gubernur menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengkaji dasar hukum dan kepatuhan prosedur RUPS, serta dampak hukum yang terjadi terhadap legalitas keputusan dan tata kelola perusahaan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan implikasi hukum pemberhentian direksi PT Sulsel Citra Indonesia. Metode: Tipe penelitan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang didapatkan dari beberapa ketentuan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang merupakan publikasi tentang hukum dan bahan non hukum sebagai bahan pelengkap berupa wawancara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara preskriptif. Hasil: 1) Dasar Hukum Pemberhentian direksi BUMD telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan juga dalam Anggaran Dasar BUMD. Tetapi dalam Pemberhentian Direksi PT. Sulsel Citra Indonesia, ketentuan-ketentuan tersebut masih belum dijalankan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku. 2) Implikasi Hukum pemberhentian direksi PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda Sulawesi Selatan) berdampak terhadap Direksi yang diberhentikan sehingga Direksi memiliki hak untuk menggugat, bagi perusahaan meliputi potensi gugatan hukum, konflik operasional, dan terhadap pemerintah daerah dalam hal ini Penjabat Gubernur meliputi potensi gugatan hukum dan setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tidak dipenuhinya syarat pemberhentian direksi PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) adalah keputusan RUPS tersebut dapat dibatalkan dengan prosedur yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Kesimpulan: Dasar hukum pemberhentian direksi BUMD kuat, tetapi ketidakpatuhan prosedur RUPS dapat menyebabkan pembatalan keputusan secara hukum.