TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM KETERSEDIAAN DAN PENATAGUNAAN LAHAN RESAPAN AIR DI KOTA MAKASSAR=THE RESPONSIBILITY OF THE LOCAL GOVERNMENT OF MAKASSAR CITY IN THE AVAILABILITY AND UTILIZATION OF WATER ABSORPTION LAND IN MAKASSAR CITY

Latar belakang: Kota Makassar menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lahan resapan air akibat urbanisasi cepat dan alih fungsi lahan yang berkontribusi pada masalah banjir. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam ketersediaan dan penatagunaan lahan resapan air. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam ketersediaan dan penatagunaan lahan resapan air, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan. Metode: Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap narasumber dari Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Data dianalisis deskriptif untuk memahami kebijakan dan implementasi. Hasil: Pemkot Makassar memiliki tanggung jawab yang diatur dalam regulasi dan perencanaan tata ruang, implementasi program fisik (sumur resapan), serta pengawasan. Namun, realisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai lahan resapan masih 12% dari target 30%. Kendala utama meliputi keterbatasan lahan, isu kepemilikan pribadi, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan koordinasi antar OPD yang belum optimal. Upaya adaptif seperti penggunaan paving block dan pembangunan sumur resapan telah dilakukan, namun belum efektif sepenuhnya. Kesimpulan: Tanggung jawab Pemkot Makassar dalam ketersediaan dan penatagunaan lahan resapan air signifikan tetapi terhambat oleh kompleksitas multidimensional. Diperlukan sinergi regulasi, peningkatan kapasitas fiskal, penegakan hukum konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat untuk pengelolaan lahan resapan yang efektif dan berkelanjutan.