Analisis Hukum Core Tax Administration System sebagai Transformasi Layanan Publik di Bidang Perpajakan=Legal Analysis of the Core Tax Administration System as a Transformation of Public Services in the Field of Taxation

Latar Belakang: Penerapan Core Tax Administration System (Coretax) kebijakan modernisasi Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital perpajakan tidak hanya berdampak pada aspek teknis administrasi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang memengaruhi perlindungan hak Wajib Pajak dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai subjek hukum dalam hubungan hukum publik dengan negara. Tujuan: menganalisis perlindungan hak Wajib Pajak dalam penerapan Coretax sebagai pembaruan sistem administrasi perpajakan di era digital serta menelaah langkah dan upaya pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Metode: penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum untuk menghasilkan kesimpulan preskriptif. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hak Wajib Pajak secara normatif dalam penerapan Coretax di KPP Makassar telah tersedia, namun penerapannya belum optimal. Gangguan sistem Coretax masih menghambat pelaporan SPT dan berimplikasi pada sanksi administratif, sementara sosialisasi dan mekanisme penyelesaian belum sepenuhnya efektif.; (2) Pelaksanaan pelayanan berbasis Coretax belum sepenuhnya memenuhi prinsip AAUPB, terutama asas kepastian hukum, pelayanan yang baik, dan akuntabilitas, akibat ketidaksiapan sistem dan ketidaktepatan penanganan sanksi. Kesimpulan: Penerapan Coretax di Kota Makassar belum sepenuhnya optimal dalam menjamin perlindungan hak Wajib Pajak. Diperlukan penguatan kesiapan teknis, penyempurnaan prosedur penanganan gangguan sistem, serta peningkatan kualitas pelayanan agar transformasi digital perpajakan berjalan akuntabel dan memberikan kepastian hukum.