Perlindungan Hukum Pada Wilayah ZEE Indonesia Terhadap Illegal Fishing=Legal Protection in Indonesia’s EEZ Againts Illegal Fishing

ATHYYAH AMIRAH RISMI (B012241101). Perlindungan Hukum Pada Wilayah ZEE Indonesia Terhadap Illegal Fishing. Di bimbing oleh Iin Karita Sakharina. Latar belakang: Illegal Fishing pada wilayah ZEE Indonesia masih marak terjadi meski Indonesia sendiri telah memiliki serangkaian peraturan yang komprehensif. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan dan Penegakan hukum Terhadap Illegal Fishing di ZEE Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, Teori Rezim Internasional yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan membahas kedekatan Hukum Nasional dan Internasional tentang pengaturan dan penegakan hukum terhadap Illegal Fishing di ZEE Indonesia. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pengaturan Hukum yang penting dalam mengkaji dan mencari solusi terhadap penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia, hukum positif telah mengatur dasar hukum ZEE dan hak berdaulat atas sumber daya, serta mengatur teknis pengelolaan perikanan serta sanksi pidananya. Adapula hukum internasional sebagai legitimasi atas hukum positif tersebut. 2. Penegakan dan perlindungan hukum yang efektif pada kasus illegal fishing perlu dilihat dari dua hal yaitu kewarganegaraan pelaku dan jenis kasus. Kategori ini kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan solusi yang harus ditempuh oleh negara dalam rangka penindak lanjutan penegakan dan perlindungan hukum. Kesimpulan: Dalam menangani pelanggaran illegal fishing sangat dibutuhkan penajaman substansi hukum agar lebih responsif terhadap dinamika permasalahan laut dan tantangan illegal fishing masa kini. Menjalin hubungan kerjasama antarnegara, memperjelas dan mempertegas sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi, termasuk pemberatan hukuman bagi pelanggaran oleh kapal asing, seperti pidana penjara. Serta memberikan pengawasan terpadu antarlemabaga (KKP, TNI AL, Bakamla, dan Polair) agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, ZEE Indonesia, Illegal Fishing.