IMPLEMENTASI PRINSIP NON-DISKRIMINASI TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN=IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION AGAINST INMATES WITH DISABILITIES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

ABSTRAK ANDI ANNISA RESKHIA ZALSABILA (B012241052). Implementasi Prinsip Non- Diskriminasi Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. Dibimbing oleh Wiwie Heryani. Latar belakang: prinsip non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, di Lapas Kelas I Makassar pemenuhan hak belum merata, data SDP 2024 mencatat sembilan narapidana dengan sepuluh jenis disabilitas, termasuk satu ganda, serta kondisi overkapasitas (kapasitas 740, dihuni 1.291 orang) yang mengindikasikan kesenjangan pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip non diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas di lapas kelas I Makassar dan sejauh mana faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat menjadi kendala dalam penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lapas kelas I Makassar. Metode: penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang berlokasi di Lapas Kelas I Makassar. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap petugas lapas serta narapidana penyandang disabilitas, dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang- undangan dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun temuan secara sistematis dan menyajikannya secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi prinsip non-diskriminasi di Lapas Kelas I Makassar telah menunjukkan komitmen awal melalui kebijakan ULD, SOP kelompok rentan, serta layanan kesehatan dan lingkungan bebas stigma. Namun, penerapannya belum merata karena aksesibilitas, kesetaraan pembinaan, layanan habilitasi dan rehabilitasi, serta pemehaman hak narapidana disabilitas masih terbatas. (2) Efektivitas hukum dalam pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek aturan maupun implementasi di lapangan. Kesimpulan: implementasi prinsip non- diskriminasi di Lapas Kelas I Makassar belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi berbagai kendala. Sehingga dibutuhkan upaya terpadu agar pemenuhan hak narapidana disabilitas berjalan adil.