Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS)=Analisis Of Criminal Responsibility Of Children In The Criminal Act Of Mobility (Study Of Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS)

RANI FATIHA SARI (B011221055), dengan judul “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2024/PN BKS)”. Dibawah bimbingan M. Said Karim sebagai pembimbing. Latar Belakang: Secara normatif, anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta asas proporsionalitas dan individualisasi pidana. Namun dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2024/PN BKS, terdapat penjatuhan pidana yang sama terhadap anak dengan peran berbeda dalam tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil: Adapun hasil penelitian ini yaitu, (1) kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan mati telah memenuhi unsur- unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP lama dan Pasal 262 KUHP baru yang penerapannya terhadap anak harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Pertanggungjawaban pidana anak dengan peran yang berbeda seharusnya dibedakan berdasarkan tingkat keterlibatan dan kontribusi masing-masing anak, karena penjatuhan pidana yang sama tidak sepenuhnya mencerminkan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana. Kesimpulan: Kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN BKS telah tepat secara yuridis, namun penerapan pertanggungjawaban pidana anak belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan peran pelaku. Dengan demikian, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan sanksi pidana yang lebih proporsional dan individual sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan pemidanaan anak yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.