Kebijakan Perizinan Tambang Bagi Organisasi Keagamaan: Analisis Hukum, Tantangan Praktis dan Rekomendasi Reformasi = Mining Licensing Policy for Religious Organisations: Legal Analysis, Practical Challenges and Recommendations for Reform

MUH YUNUS (B022241044). Kebijakan Perizinan Tambang Bagi Organisasi Keagamaan: Analisis Hukum, Tantangan Praktis dan Rekomendasi Reformasi. Dibimbing oleh Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing. Latar Belakang Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika kebijakan pemerintah yang memberikan peluang bagi organisasi keagamaan untuk mengelola wilayah pertambangan. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas kewenangan organisasi keagamaan dalam sektor yang sebelumnya didominasi oleh entitas bisnis dan negara. Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dasar hukum, legitimasi kewenangan, serta potensi implikasi konstitusional dan sosial dari kebijakan tersebut. Metode Penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memberikan preskripsi. Hasil Penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, kewenangan organisasi keagamaan dalam mengelola tambang secara hukum, perizinan pertambangan bagi organisasi keagamaan sah sepanjang persyaratan administratif terpenuhi dan pelaksanaannya tunduk pada prinsip kesetaraan, transparansi, serta persaingan usaha yang sehat dalam pengelolaan sumber daya alam. Badan usaha milik organisasi keagamaan tetap memikul pertanggungjawaban dan pemulihan lingkungan, serta tanggung jawab pidana apabila terpenuhi unsur delik lingkungan hidup atas seluruh dampak hukum, sosial, dan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Kedua, Organisasi keagamaan dapat berperan sebagai subjek hukum pertambangan melalui badan usaha berbadan hukum yang dimilikinya sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Implementasi kebijakan tersebut harus disertai pengaturan dan pengawasan yang ketat, pemenuhan standar teknis dan lingkungan hidup, serta akuntabilitas publik guna memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap berorientasi pada sebesar-besar kemakmuran rakyat dan mencegah konflik kepentingan, moral hazard, serta degradasi lingkungan. Kesimpulan. Menyarankan agar evaluasi terhadap kebijakan pertambangan bagi organisasi keagamaan agar tidak menyimpang dari prinsip konstitusional dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.