KONFLIK KEPENTINGAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI BINTANG IKLAN (ENDORSE) = CONFLICT OF INTEREST OF GOVERNMENT OFFICIALS AS ADVERTISING STARS (ENDORSERS)

ABSTRAK Agung Wira Dharma (B022241040). Konflik Kepentingan Pejabat Negara sebagai Bintang Iklan (Endorse). Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar. Latar Belakang: Keterlibatan pejabat negara dalam aktivitas endorsement dan promosi komersial melalui media sosial maupun media massa menimbulkan persoalan etis dan normatif dalam penyelenggaraan jabatan publik. Pejabat negara pada prinsipnya diwajibkan untuk menjunjung tinggi integritas, netralitas, serta mengutamakan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta berbagai ketentuan kode etik jabatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik endorsement yang dilakukan oleh pejabat negara dengan ketentuan hukum positif serta potensi konflik kepentingan yang ditimbulkannya dari perspektif hukum dan etika jabatan publik. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Jenis dan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kode etik jabatan, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik endorsement oleh pejabat negara bertentangan dengan prinsip integritas dan netralitas jabatan serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penurunan kepercayaan publik. Kesimpulan: Praktik endorsement oleh pejabat negara tidak dapat dibenarkan secara etis dan normatif sehingga diperlukan penguatan regulasi etika yang secara khusus mengatur aktivitas komersial dan digital pejabat negara guna menjaga integritas jabatan publik dan menjamin kepentingan umum sebagai prioritas utama.